Laporan Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera

Waktu dan Lokasi

Laporan ini merangkum hasil rapat evaluasi dan koordinasi penanganan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama pembahasan mencakup percepatan rehabilitasi-rekonstruksi, validasi data bantuan, pemulihan layanan dasar, dan kesiapan menjelang Ramadhan serta Idul Fitri.

Ringkasan Eksekutif

Rapat menetapkan beberapa keputusan strategis:

• Alokasi tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Rp10,65 triliun.
• Alokasi dana tanggap darurat Kementerian PU Rp4,3 triliun dari pos khusus.
• Percepatan pencairan bantuan untuk 8.875 tenaga kesehatan terdampak.
• Persetujuan bersyarat bantuan kemanusiaan dari diaspora Aceh di Malaysia.
• Penetapan deadline validasi data untuk mempercepat penyelesaian hunian.

Bagian I: Konteks Bencana dan Dampak

Bencana akhir November 2025 membentuk dua pola gangguan utama: longsor di dataran tinggi dan banjir bandang berlumpur di dataran rendah. Kombinasi keduanya menekan jaringan jalan, permukiman, layanan dasar, dan kapasitas pemerintah lokal secara bersamaan. Pada fase awal, prioritas respons ditentukan terutama oleh besaran dampak manusia dan sebaran titik terdampak.

Dampak Manusia: Korban dan Pengungsian

Skala korban dan pengungsian menjadi indikator utama untuk menentukan fokus operasi darurat lintas wilayah.

Total tercatat: 1.205 meninggal, 139 hilang, 1.469.687 pengungsi awal, dan 12.994 pengungsi tersisa per 19 Februari 2026.

Interpretasi cepat:

• Penurunan drastis pengungsi di Sumatera Barat (100%) dan Sumatera Utara (98,4%).
• Aceh masih memiliki 12.144 pengungsi tenda (penurunan 99,1% dari kondisi awal).
• Sisa pengungsi terkonsentrasi di Aceh (khususnya Aceh Utara 5.197 jiwa) dan kantong residual Tapanuli Tengah 850 jiwa.

Luas Sebaran Dampak Wilayah

Setelah dampak manusia dipetakan, besaran sebaran wilayah terdampak menunjukkan tekanan operasional yang harus dilayani secara simultan.

Interpretasi cepat:

• Sebaran dampak lintas provinsi bersifat luas, namun tidak merata antarlevel administrasi.
• Aceh menanggung beban terbesar pada level desa/kampung (3.046), sehingga kebutuhan intervensi bersifat multi-titik.
• Skala cakupan ini menuntut dukungan logistik, personel, dan akses yang berjalan paralel.

Kerusakan Infrastruktur Permukiman

Dampak fisik pada permukiman menjadi penentu utama kebutuhan rehabilitasi, rekonstruksi, dan skema bantuan rumah.

Catatan kritis validasi:

• Masih ada 7.716 rumah dalam proses validasi lanjutan.
• Dari jumlah tersebut, 5.794 rumah belum terklasifikasi dan 1.922 rumah masuk kebutuhan relokasi karena berada di lokasi rawan.

Interpretasi cepat:

• Beban kerusakan rumah sangat terkonsentrasi di Aceh (78.628 unit).
• Backlog validasi berisiko memperlambat ketepatan penyaluran bantuan dan penetapan prioritas relokasi.

Desa Hilang dan Implikasi Tata Pemerintahan

Selain kerusakan aset, sejumlah wilayah mengalami kehilangan desa/gampong yang berdampak langsung pada administrasi pemerintahan setempat.

Rincian lokasi utama:

• Aceh: Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, Gayo Lues.
• Sumatera Utara: Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah.

Dampak ini memerlukan penyelesaian bukan hanya teknis-fisik, tetapi juga penataan administratif pemerintahan wilayah terdampak.

Status Layanan Dasar: Pendidikan, Kesehatan, dan Ibadah

Pada fase ini, indikator layanan dasar digunakan untuk menilai apakah fungsi sosial minimum sudah berjalan stabil.

Interpretasi cepat:

• Layanan kesehatan utama (RSUD dan puskesmas) telah kembali operasional penuh.
• Fasilitas pendidikan dan rumah ibadah masih menyisakan beban pemulihan kualitas layanan di banyak titik.
• Peta dampak pada Bagian I menjadi dasar langsung untuk keputusan mobilisasi sumber daya di Bagian II.

Bagian II: Mobilisasi Sumber Daya dan Respons Darurat

Respons darurat Januari-Februari 2026 dijalankan dengan pola berlapis: membangun kapasitas personel lintas institusi, mendistribusikan alat ke wilayah dengan beban tertinggi, lalu menjaga konsistensi eksekusi melalui ritme rapat berjenjang.

Skala Mobilisasi Nasional

Gambar besar pengerahan menunjukkan bahwa operasi tidak ditopang satu unsur saja, melainkan kombinasi institusi inti dan dukungan kementerian/lembaga.

Interpretasi cepat:

• Mobilisasi masa darurat mencapai 90.019 personel, menunjukkan skala respons nasional penuh.
• TNI dan POLRI menjadi tulang punggung pengerahan awal dan stabilisasi lapangan.
• Kontribusi gabungan instansi lain menjaga keberlanjutan fungsi sektor pendukung.

Interpretasi cepat:

• Kapasitas alutsista terkonfirmasi pada dua unsur utama operasional: TNI (80) dan POLRI (17).
• Komposisi ini memperlihatkan orientasi respons pada percepatan akses, dukungan evakuasi, dan dukungan teknis lapangan.

Distribusi Alat di Wilayah Terdampak

Setelah kapasitas nasional terbentuk, pengerahan alat berat difokuskan mengikuti konsentrasi dampak wilayah.

Interpretasi cepat:

• Konsentrasi alat berat terbesar berada di Aceh (1.358), selaras dengan beban dampak dan kebutuhan pembukaan akses.
• Sumatera Utara (410) dan Sumatera Barat (417) tetap mendapat dukungan signifikan untuk pemulihan layanan dasar.
• Distribusi ini menegaskan strategi pengerahan berbasis intensitas kerusakan, bukan pembagian merata.

Kesiapan Personel Aktif (19 Februari 2026)

Per 19 Februari 2026, fase operasi bergerak dari pengerahan puncak menuju penjagaan kesiapan terarah.

• Total non-relawan: 56.031 personel.
• Dukungan relawan: Dompet Dhuafa, PMI, dan berbagai organisasi.

Artinya, kapasitas inti tetap kuat untuk menjaga respons lanjutan, sementara dukungan relawan mempertebal jangkauan di titik kebutuhan spesifik.

Ritme Koordinasi Satgas

Ritme komando dijaga melalui rapat berulang lintas level, dari daerah hingga kementerian/lembaga.

Rangkaian koordinasi ini menjadi pengikat antara kapasitas sumber daya dan target hasil lapangan, yang kemudian tercermin pada variasi status pemulihan per wilayah di Bagian III.

Bagian III: Status Pemulihan per Wilayah

Per 19 Februari 2026, profil pemulihan menunjukkan pola yang tidak seragam: Sumatera Barat dan Sumatera Utara didominasi status normal, sementara Aceh masih memikul porsi atensi khusus terbesar. Fokus eksekusi pada fase berikutnya bukan lagi respons umum, melainkan penyelesaian bottleneck spesifik per kabupaten/kota.

Indikator dan Variabel Pemulihan

Satgas menggunakan variabel pemulihan lintas layanan dasar untuk menilai kesiapan kabupaten/kota, meliputi:

1. Pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).
2. Layanan publik kesehatan (RSUD, puskesmas, klinik).
3. Sarana pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, ponpes).
4. Akses darat (jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, desa, jembatan).
5. Ekonomi (pasar, restoran, warung, toko, hotel).
6. Rumah ibadah (masjid, menasah, gereja).
7. BBM (SPBU).
8. Listrik (PLN).
9. Air (PDAM).
10. Internet dan komunikasi.
11. Gas LPG.
12. Tempat pembuangan sampah dan bank sampah.
13. Normalisasi sungai.

Kategori status:

• Normal: semua variabel berfungsi penuh (hijau).
• Mendekati Normal: sebagian besar variabel baik, beberapa butuh intervensi (kuning).
• Atensi Khusus: banyak variabel bermasalah dan memerlukan percepatan lintas sektor (merah).

Ringkasan Status Regional (19 Februari 2026)

Interpretasi cepat:

• Sumatera Barat dan Sumatera Utara memiliki komposisi normal yang dominan.
• Aceh menjadi pusat beban pemulihan lanjutan karena jumlah wilayah atensi khusus paling besar.
• Prioritas eksekusi antarprovinsi tetap berbeda meski indikator makro sama.

Bagian IV: Progres Pembersihan dan Normalisasi

Pembersihan material bencana menjadi prasyarat langsung untuk membuka akses, menstabilkan layanan dasar, dan menurunkan risiko kejadian berulang. Progres antarjenis pekerjaan menunjukkan capaian yang bergerak, tetapi belum merata antarprovinsi dan antarobjek penanganan. Karena itu, evaluasi pada fase ini berfokus pada posisi backlog dan titik percepatan paling menentukan.

Pembersihan Lumpur

Total kumulatif pembersihan lumpur: 235 dari 337 titik (69,7%).

Interpretasi cepat:

• Capaian pembersihan lumpur sudah melewati dua pertiga total titik terdampak.
• Sumatera Barat mencapai 100%, sedangkan Aceh masih menyimpan backlog absolut terbesar.
• Kecepatan pembersihan lumpur berpengaruh langsung pada pembukaan akses dan pemulihan fungsi layanan harian.

Pembersihan Tumpukan Kayu

Interpretasi cepat:

• Progres pembersihan kayu menunjukkan pola lebih maju dibanding lumpur di dua provinsi.
• Sumatera Utara mendekati tuntas dan Sumatera Barat sudah selesai penuh.
• Aceh masih membutuhkan akselerasi agar hambatan material kayu tidak memperlambat tahap pemulihan berikutnya.

Normalisasi Sungai

Interpretasi cepat:

• Kesenjangan eksekusi pusat-daerah masih terlihat pada porsi sungai yang belum tertangani.
• Normalisasi sungai belum hanya soal infrastruktur air, tetapi juga perlindungan jalur logistik dan permukiman.
• Titik sungai prioritas harus diperlakukan sebagai kontrol risiko lintas sektor.

Kondisi progres pada Bagian IV menegaskan bahwa percepatan pemulihan konektivitas di Bagian V sangat bergantung pada penuntasan backlog pembersihan dan normalisasi.

Bagian V: Konektivitas dan Infrastruktur Dasar

Konektivitas menjadi penentu kecepatan pemulihan layanan karena menjadi jalur utama distribusi logistik, alat, dan mobilitas petugas. Pada fase ini, hambatan terbesar bukan lagi jalan nasional, tetapi penyelesaian jembatan daerah di titik kritis.

Progres Jembatan Daerah (Bottleneck Konektivitas)

Interpretasi cepat:

• Gap terbesar konektivitas masih berada di Aceh dengan progres jembatan 47%.
• Sumatera Utara mendekati tuntas (95%), sementara Sumatera Barat berada di fase menengah (69%).
• Penyelesaian jembatan tetap menjadi faktor pembatas utama untuk konektivitas antarwilayah terdampak.

Status Akses Jalan

Interpretasi cepat:

• Akses jalan nasional telah pulih penuh (100%) di seluruh provinsi.
• Gap konektivitas tersisa berada pada jalan daerah dan keterhubungannya dengan progres jembatan.
• Kombinasi jalan daerah belum penuh dan jembatan tertunda menjadi sumber friksi mobilitas lapangan.

Catatan cakupan:

• Jalan daerah mencakup jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa.
• Pada koridor jembatan nasional, tiga provinsi sudah 100% fungsional, namun sebagian solusi masih menggunakan metode temporer (Bailey/Armco).

Penyambungan akses saat ini masih mengandalkan jembatan sementara (Bailey/Armco/perintis) sambil menunggu penyelesaian permanen. Ketergantungan ini membantu kontinuitas layanan, tetapi tetap meningkatkan risiko gangguan ulang pada koridor prioritas.

Kesenjangan konektivitas inilah yang kemudian memengaruhi kecepatan delivery bantuan rumah dan hunian, yang dibahas pada Bagian VI.

Bagian VI: Skema Bantuan dan Pembiayaan

Skema Bantuan Rumah

Pilihan untuk rusak berat/hilang:

1. Huntara (hunian sementara).
2. DTH (Rp600.000/bulan selama 3 bulan).
3. Huntap (mandiri/satu hamparan sesuai skema).

Progres Huntara

Total progres huntara: 8.290 dari 16.688 unit (50%).

Progres Huntap

Bagian VII: Keputusan Strategis Rapat

Bagian ini merangkum keputusan fiskal-operasional yang paling menentukan laju pemulihan pada fase berikutnya. Fokus rapat bukan hanya persetujuan anggaran, tetapi juga kejelasan mekanisme, tenggat, dan akuntabilitas eksekusi lintas lembaga.

Rapat menyepakati sembilan keputusan utama:

1. TKD tambahan Rp10,65 triliun untuk cakupan provinsi terdampak, dengan penyaluran bertahap 40%-30%-30%.
2. Dana tanggap darurat PU Rp4,3 triliun dialokasikan dari pos khusus (bukan BNPB).
3. Usulan ABT lintas K/L diproses melalui mekanisme BAPPENAS -> Satgas -> Kemenkeu.
4. Dukungan perbaikan fasilitas kesehatan Rp529,3 miliar dipercepat melalui jalur ABT.
5. Renovasi rumah tenaga kesehatan (8.875 unit) diprioritaskan sebelum lebaran.
6. Dukungan rehabilitasi pendidikan Rp2,4 triliun diproses sesuai mekanisme ABT.
7. Bantuan diaspora Aceh di Malaysia disetujui dengan pengawasan distribusi ketat.
8. Deadline validasi data ditetapkan untuk mempercepat penyelesaian hunian.
9. Target Huntara diprioritaskan selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri, terutama untuk Aceh.

Keputusan Pendanaan Strategis

Distribusi TKD Tambahan per Provinsi

Deadline dan Titik Kendali Eksekusi

Implikasi operasional:

• Keputusan pendanaan kini memiliki jalur eksekusi yang lebih jelas lintas lembaga.
• Bottleneck berpindah dari “persetujuan kebijakan” ke “disiplin implementasi sesuai tenggat”.
• Ketepatan validasi data tetap menjadi syarat agar pendanaan hunian tersalur tepat sasaran.

Bagian VIII: Layanan Dasar dan Utilitas

Setelah keputusan pendanaan ditetapkan, ukuran keberhasilan lapangan bergeser pada kestabilan layanan harian: energi, air, komunikasi, dan denyut ekonomi lokal. Pada fase ini, mayoritas indikator sudah mendekati normal, tetapi gangguan residu di titik tertentu masih berisiko menahan kualitas pemulihan.

BBM dan Gas

Interpretasi cepat:

• Sistem pasokan energi sudah stabil secara regional.
• Gangguan BBM bersifat lokal, terkonsentrasi di Aceh.
• Prioritas operasional: menutup gap akhir layanan SPBU agar setara dengan stabilitas LPG.

Listrik

Interpretasi cepat:

• Keandalan listrik hampir penuh, namun masih sensitif pada titik geologi dan banjir berulang.
• Mitigasi proaktif (pemindahan jaringan sebelum tower roboh) terbukti menekan risiko sistemik.
• Titik residual listrik harus dipantau bersamaan dengan pemulihan akses darat.

Air Bersih (PDAM)

Internet dan Komunikasi

Interpretasi cepat:

• Komunikasi bukan lagi bottleneck mandiri, tetapi layanan dependen terhadap stabilitas listrik.
• Titik gangguan komunikasi identik dengan hotspot listrik residual.

Pasar dan Ekonomi

Bagian ini menunjukkan bahwa utilitas inti secara umum sudah stabil, tetapi titik rapuh masih terkonsentrasi pada hotspot berulang. Penguatan kualitas data lintas lembaga menjadi prasyarat sebelum memasuki analisis risiko struktural pada Bagian X.

Bagian IX: Peran Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada fase pemulihan, BPS berfungsi sebagai data quality gatekeeper agar bantuan dan kebijakan berbasis angka yang tervalidasi, bukan sekadar agregasi cepat. Bagian ini menempatkan BPS sebagai penghubung antara data lapangan, validitas administratif, dan kecepatan keputusan lintas kementerian.

Mandat dan Metodologi BPS

Implikasi operasional:

• Rantai kerja BPS didesain untuk menekan false positive penerima bantuan.
• Kecepatan validasi menentukan ritme pencairan hunian, rehabilitasi, dan perlindungan sosial.
• Kualitas data menjadi faktor penentu setara dengan ketersediaan anggaran.

Fokus Verifikasi dan Validasi Rumah Rusak

Hasil Verifikasi BPS

Isu Data dan Permintaan Deadline

Bagian IX menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan bukan hanya soal besaran dana, tetapi juga disiplin tata kelola data. Risiko yang masih tersisa akibat ketidakpastian data kemudian dipetakan lebih lanjut pada Bagian X.

Bagian X: Tantangan Kritis

Walau keputusan strategis telah ditetapkan, fase implementasi masih menghadapi simpul risiko lintas sektor. Tantangan pada bagian ini bukan sekadar daftar masalah, tetapi faktor penghambat yang dapat menunda dampak nyata di lapangan bila tidak ditangani cepat dan terkoordinasi.

Matriks Isu Kritis dan Dampak Operasional

Implikasi lintas sektor:

• Ketidakpastian data pengungsi dan desa hilang berpotensi menggeser akurasi sasaran bantuan.
• Risiko geologi, banjir berulang, dan jembatan belum pulih penuh dapat memicu kerusakan ulang dan biaya pemulihan berulang.
• Mutu layanan pendidikan dan administrasi pemerintahan lokal menjadi indikator sosial yang paling sensitif pada fase transisi.

Prioritas 30 hari:

• Kunci satu data pengungsi lintas sumber untuk basis alokasi bantuan.
• Pastikan pembiayaan tanggap darurat dan rehabilitasi kritis tidak tertahan di level koordinasi.
• Tutup celah layanan paling rapuh: kantor pemerintahan lokal, sekolah darurat, dan wilayah banjir berulang.

Bagian XI: Kesimpulan Rapat dan Tindak Lanjut

Bagian ini merangkum keputusan akhir rapat menjadi paket eksekusi lintas kementerian/lembaga. Fokus fase berikutnya bukan lagi merumuskan kebijakan baru, tetapi memastikan keputusan yang sudah disepakati berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan terkoordinasi hingga level daerah.

Kesimpulan Resmi Rapat

Komitmen Komisi-Komisi DPR RI

Arahan Pimpinan DPR RI

Tindak lanjut operasional 30-45 hari:

• Kunci deadline validasi agar anggaran hunian dapat dieksekusi tanpa menunggu data sempurna absolut.
• Jaga ritme pencairan keputusan fiskal dan penyelesaian target sebelum Idul Fitri 2026.
• Perkuat pelaporan rutin pusat-daerah untuk memastikan seluruh indikator pemulihan bergerak konsisten.

Sumber Referensi

• Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana (YouTube Live)