Membaca Belanja Tidak Terduga Aceh 2025
Ringkasan fiskal dan eksekusi
Pagu Belanja Tidak Terduga Aceh 2025 mencapai Rp 80.973.612.274, dengan Rp 71.490.612.745 yang telah didistribusikan ke 11 SKPA melalui 22 pos alokasi dalam 6 tahap pencairan.
Seluruh halaman pada artikel ini mengacu pada data yang diambil per 31 Desember 2025 untuk menunjukkan berapa besar dana darurat disiapkan, berapa yang benar-benar telah bergerak ke lapangan, dan bagaimana ritme pelaksanaannya sebelum workbook ini diurai lebih jauh melalui 10 model analitis.
Kinerja Baik. Rata-rata tertimbang seluruh SKPA pada pengelolaan dana darurat 2025.
Pada 24 November 2025, Siklon Tropis Senyar menghantam Aceh dengan kekuatan yang melampaui seluruh skenario kebencanaan yang pernah disiapkan. Delapan belas kabupaten/kota terdampak simultan. Ratusan jiwa meninggal, ratusan lainnya hilang dan 1,47 juta penduduk mengungsi. Inflasi Aceh pada Desember 2025 melonjak ke 3,60% month-to-month, tertinggi di seluruh Indonesia karena rantai distribusi lumpuh total.
Dalam situasi itulah Belanja Tidak Terduga harus bekerja.
BTT bukan anggaran biasa. Ia adalah instrumen fiskal terakhir yang diatur PP 12/2019 dan Permendagri 77/2020 untuk merespons keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Ketika pagu ini ditetapkan, tidak seorang pun membayangkan bahwa satu siklon tropis akan memaksa seluruh perangkat pemerintahan Aceh bekerja di luar batas normal secara bersamaan, di seluruh wilayah, dalam durasi yang melampaui kapasitas tahun anggaran tunggal.
Dari total alokasi, Rp50,22 miliar berhasil direalisasikan oleh sebelas Satuan Kerja Perangkat Aceh. Angka penyerapan 70,2% ini perlu dibaca secara utuh, sektor bantuan langsung seperti pangan, logistik, hunian darurat terserap nyaris sempurna. Dinas Sosial, yang menjadi ujung tombak penyelamatan jiwa, menyerap 98,6% alokasinya. Gap sebesar Rp21,27 miliar dominan berasal dari sektor infrastruktur dan lingkungan, dua sektor yang realisasinya mensyaratkan stabilitas medan, survei teknis menyeluruh, dan proses pengadaan yang tidak bisa dipaksakan di tengah kondisi darurat yang masih berlangsung.
Setiap rupiah yang tidak terserap memiliki penjelasan teknis. Jembatan tidak bisa diperbaiki ketika fondasi tanahnya masih longsor. Rehabilitasi jalan tidak bisa dimulai ketika akses ke lokasi masih terputus. Penanganan limbah bencana tidak bisa dieksekusi ketika prioritas pertama masih evakuasi korban. Gap anggaran tahun pertama, dalam konteks bencana sebesar ini, bukan kegagalan, ia adalah konsekuensi alamiah dari proses pemulihan yang bersifat multi-fase dan multi-tahun.
Dokumen ini adalah analisis teknokratis. Bukan audit, bukan pula pembelaan. Sepuluh model kuantitatif diterapkan untuk membedah setiap dimensi penggunaan BTT, mulai dari efisiensi komposit hingga kecepatan pencairan, dari konsentrasi alokasi hingga biaya peluang. Angka-angka dibiarkan berbicara, tetapi selalu dibaca dalam konteks lapangan yang sesungguhnya, skala dampak yang belum pernah dialami Aceh sejak tsunami 2004, kapasitas birokrasi yang bekerja di ambang batas, dan keterbatasan struktural sistem anggaran tahunan dalam menghadapi bencana lintas-fase. Setiap SKPA diukur dengan standar yang sama, namun dimaknai sesuai proporsi mandat dan realitas sektoral masing-masing.
Temuan Utama
Sektor bantuan langsung seperti pangan, hunian, logistik terserap nyaris sempurna. Dinas Sosial mencatat penyerapan 98,3% dengan skor efisiensi tertinggi (DEA 100), membuktikan bahwa desain kebijakan alokasi BTT berhasil memprioritaskan penyelamatan jiwa di tengah bencana terbesar sejak tsunami 2004.
Model 01 - Indeks Kapasitas Eksekusi Sektoral (IKES)
Skor IKES per SKPA
Model Baru · IKES 3-Tier
Distribusi grade kinerja
IKES menggabungkan tiga komponen pengukuran, Absorption Rate, Return Rate Index, dan Review Consistency menjadi satu indeks kinerja pengelolaan dana darurat yang diagregasi pada level SKPA.
Dinas Sosial mencatat IKES 98,6 karena mandatnya bersifat distribusi langsung, penyaluran bantuan sosial, logistik pangan, dan kebutuhan dasar pengungsi. Diskominfo (96,4) dan Satpol PP & WH (94,2) mengonfirmasi pola yang sama.
Dinas Pengairan (88,3) dan Dinas Perkim (87,8) menunjukkan bahwa tidak semua infrastruktur gagal dieksekusi. Paket-paket rehabilitasi yang skalanya terukur dan lokasinya terjangkau tetap dapat berjalan.
BPBA mengelola empat pos alokasi dengan total Rp10,86 miliar. Bahwa setengah anggarannya sudah tereksekusi di tengah kompleksitas itu menunjukkan kapasitas moderat yang bermakna, bukan kegagalan semata.
Dinas Kesehatan menghadapi paradoks serupa: satu pos optimal, satu lagi tertahan oleh protokol pengadaan alat kesehatan yang tidak dapat disederhanakan bahkan dalam situasi darurat.
Model 02 - Penyerapan per Tahap
Rasio serapan per tahap (%)
Alokasi, realisasi, dan sisa pengembalian per tahap (Rp miliar)
Kecepatan pencairan adalah ukuran kritis dalam manajemen bencana. Tahap III mencapai puncak penyerapan 96,7% dan menunjukkan bahwa mesin birokrasi Aceh bekerja optimal ketika kebutuhan lapangan dan mekanisme pencairan berjalan selaras.
Pada Tahap V, penyerapan turun drastis ke 6,8%. Ini bukan semata kelambanan, tetapi akibat pencairan yang masuk ke akhir tahun saat verifikasi kerusakan fisik di 18 kabupaten/kota belum selesai.
Model 03 - Analisis Sektoral
Distribusi Alokasi per Sektor
Sosial & Pangan mendominasi 57,5% - 9 sektor penanganan bencana
Daftar ini memperlihatkan bahwa Sosial & Pangan memegang porsi terbesar sekaligus mencatat serapan tertinggi, sedangkan Infrastruktur, Lingkungan, Logistik & Transportasi, serta Pertanian & Peternakan masih tertahan di tingkat serapan rendah.
Tingkat penyerapan per sektor (%)
Sektor Sosial & Pangan berhasil menyerap Rp41,1 miliar dengan gap hanya 1,7%, menegaskan bahwa prioritas penyelamatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan dasar terlaksana secara efektif.
Gap 87,6% di sektor Infrastruktur harus dibaca dalam konteks: pemulihan jalan, jembatan, dan tanggul mensyaratkan kondisi tanah stabil, cuaca bersahabat, dan survei teknis menyeluruh.
Model 04 - Matriks Dampak
Model ini membaca hubungan antara besaran alokasi dan efisiensi penyerapan, untuk melihat SKPA mana yang menerima mandat besar sekaligus mampu mengeksekusinya dengan baik, dan mana yang masih tertahan oleh hambatan teknis. Fokusnya bukan sekadar besar kecil anggaran, tetapi posisi setiap pelaksana dalam peta dampak yang lebih operasional.
Dinas Sosial berada pada kuadran efisien dengan alokasi besar, sedangkan Dinas PUPR menempati kuadran alokasi besar dengan efisiensi rendah pada Rp12,1 miliar dan serapan 1,7%. Kontras ini menegaskan bahwa hambatan utama tidak selalu berada pada besaran alokasi, tetapi pada tingkat kesiapan eksekusi sektoral.
Matriks dampak alokasi dan efisiensi
Alokasi (log10) x efisiensi penyerapan (%)
Bagian kanan atas memperlihatkan alokasi besar yang sudah bergerak efektif, sementara bagian kanan bawah menunjukkan alokasi besar yang masih tertahan oleh kebutuhan survei, mobilisasi alat, dan proses teknis bertahap. Kuadran di sisi kiri membantu membedakan antara pelaksana berskala lebih kecil yang efisien dan pelaksana kecil yang masih tertinggal dalam realisasi.
Dinas Sosial berada di Kuadran I, alokasi besar dan efisiensi tinggi, membuktikan bahwa desain alokasi untuk bantuan langsung sudah tepat. Dinas PUPR berada di Kuadran III dengan alokasi Rp12,1 miliar dan penyerapan 1,7%.
Posisi PUPR di Kuadran III bukan cermin kegagalan institusional, melainkan konsekuensi dari mandat sektoralnya: rehabilitasi infrastruktur berat yang memerlukan survei teknis, mobilisasi alat, dan proses lelang bertahap.
Model 05 - Konsentrasi HHI dan Gini
Model ini membaca seberapa terkonsentrasi alokasi BTT Aceh 2025 pada segelintir pelaksana dan sektor, untuk menilai apakah distribusi darurat tersebar merata atau justru menumpuk pada aktor tertentu. Fokusnya bukan pada kinerja individual, tetapi pada bentuk keseluruhan portofolio belanja darurat.
HHI mencapai 3.846, Gini 0,73, dan CR4 93,7%, sementara Rp20,23 miliar muncul sebagai biaya peluang pada pelaksana dengan serapan di bawah 50%. Kombinasi ini menunjukkan bahwa portofolio BTT sangat terkonsentrasi dan masih menyimpan cadangan aktif pada titik-titik yang belum siap dieksekusi penuh.
Kurva Lorenz — Distribusi Alokasi BTT
Jarak antara distribusi aktual dan garis setara menunjukkan tingkat ketimpangan portofolio
Kurva ini memperlihatkan bahwa distribusi aktual jauh membelok dari garis kesetaraan, sehingga konsentrasi alokasi tidak terjadi secara tipis, melainkan menumpuk tajam pada sebagian kecil pelaksana. Ketika CR4 mencapai 93,7%, pembacaan yang muncul bukan sekadar ketimpangan statistik, tetapi struktur respons darurat yang sangat bergantung pada sedikit aktor dengan mandat paling besar.
HHI tercatat 3.846, Gini 0,73, dan CR4 93,7%. Secara statistik ini menunjukkan distribusi yang sangat terkonsentrasi, tetapi konsentrasi tersebut mengikuti struktur kebutuhan darurat, bukan sekadar distribusi yang salah sasaran.
Rp20,23 miliar biaya peluang dihitung dari total sisa enam SKPA dengan absorption rate di bawah 50%. Dana ini lebih tepat dipahami sebagai cadangan aktif pada mandat pemulihan fisik yang belum siap dieksekusi.
Model 06 - Analisis Pareto
Model ini membaca seberapa cepat alokasi BTT terkonsentrasi ketika SKPA diurutkan dari penerima terbesar ke terkecil. Fokusnya adalah melihat apakah kebutuhan darurat tersebar lebar atau terkumpul tajam pada pelaksana garis depan.
Dinas Sosial sendiri memegang 57,5% total alokasi, dan tiga SKPA teratas sudah menguasai 89,6%. Ambang Pareto 80% baru terlewati pada SKPA ke-3, bukan pada dua posisi teratas.
Analisis Pareto alokasi SKPA
Distribusi alokasi dan kumulatif (%) dengan ambang 80%
Grafik ini menunjukkan bahwa struktur kebutuhan darurat memang terkonsentrasi pada sedikit pelaksana inti. Ketika kurva kumulatif menembus 80% pada peringkat ketiga, pembacaan yang muncul bukan ketimpangan acak, melainkan ketergantungan sistem pada SKPA garis depan yang memegang mandat paling langsung.
Tiga SKPA mengelola 89,6% total alokasi, dengan Dinas Sosial memegang 57,5%. Pola Pareto ini tidak anomalis; ia merefleksikan struktur bencana itu sendiri.
Pareto threshold 80% tercapai hanya oleh dua SKPA teratas. Ini menunjukkan bahwa titik-titik kritis kebutuhan memang terkonsentrasi pada pelaksana garis depan.
Model 07 - DEA Simplified
Model ini membaca batas efisiensi relatif antar-SKPA dengan membandingkan siapa yang berada paling dekat dengan frontier dan siapa yang masih menyisakan slack besar. Fokusnya bukan menghukum mandat yang sulit, melainkan menunjukkan titik-titik yang paling siap dan paling tertahan secara teknis.
Dinas Sosial menjadi frontier dengan skor DEA 100, sementara lima SKPA masih berada di bawah ambang 50%. Jarak itu memperlihatkan bahwa cadangan teknis terbesar masih tertahan pada pelaksana dengan mandat pemulihan fisik dan operasional lapangan yang berat.
DEA Sederhana — Batas Efisiensi
Dinas Sosial sebagai batas efisiensi (100%) — 5 SKPA di bawah 50%
Pola DEA memperlihatkan bahwa frontier efisiensi hanya dihuni oleh sedikit pelaksana dengan mandat distribusi langsung, sementara kelompok di bawah 50% masih memikul pekerjaan yang bergantung pada verifikasi lapangan, mobilisasi alat, dan tahapan teknis yang belum sepenuhnya terbuka.
Dinas Sosial menjadi frontier dengan skor 100. PUPR dan Dinas Peternakan berada di posisi terbawah, tetapi skor rendah ini harus dibaca bersama karakter mandat masing-masing yang sangat bergantung pada kesiapan lapangan.
Slack total Rp20,4 miliar lebih tepat dipahami sebagai sisa anggaran yang menunggu prasyarat teknis dan tahapan pemulihan lanjutan, bukan inefisiensi murni yang terlepas dari konteks bencana.
Model 08 - Proporsi Eksekusi dan Cadangan Sektoral
Model ini memisahkan dana yang sudah berubah menjadi realisasi dari cadangan aktif yang masih tertahan pada sektor tertentu. Fokusnya adalah membaca gap sektoral sebagai penanda kesiapan lapangan, bukan sekadar daftar sisa anggaran.
Rasio eksekusi keseluruhan berada di 70,2%, sementara Rp21,27 miliar masih tertahan sebagai cadangan aktif. Gap terbesar menumpuk pada Infrastruktur dan Kebencanaan, sedangkan sektor bantuan langsung berada di zona gap rendah.
Gap cadangan aktif per sektor (Rp miliar)
Rasio eksekusi vs cadangan aktif per sektor (%)
Pembacaan ini menunjukkan bahwa Infrastruktur, Kebencanaan, dan Kesehatan masih menyimpan cadangan aktif besar, sementara Sosial & Pangan, Komunikasi & Informasi, dan Keamanan sudah bergerak mendekati eksekusi penuh. Gap tinggi di sini lebih tepat dibaca sebagai pekerjaan yang menunggu kesiapan lapangan, bukan kehilangan tanpa arah.
Model ini membedakan belanja yang telah tereksekusi dari cadangan aktif yang menunggu kesiapan lapangan. Rasio eksekusi keseluruhan 70,2%, sedangkan cadangan aktif yang masih tertahan mencapai Rp21,27 miliar.
Gap tertinggi tetap ada pada sektor infrastruktur, lingkungan, dan pertanian. Ketiganya memperlihatkan bahwa kebutuhan sudah teridentifikasi, tetapi fase pelaksanaan fisik belum sepenuhnya terbuka.
Model 09 - Risk-Adjusted Performance
Model ini membaca bukan hanya seberapa tinggi penyerapan, tetapi seberapa stabil kinerja itu ketika menghadapi variasi kondisi lapangan. Fokusnya adalah membedakan pelaksana yang stabil-tinggi, tinggi tapi bergejolak, dan rendah sekaligus rapuh.
Dinas Sosial mencatat skor KDR tertinggi 99,13, sedangkan BPBA menjadi pelaksana paling volatil pada σ32,0. Perbandingan ini menegaskan bahwa kualitas penyerapan tidak cukup dibaca dari rata-rata saja, tetapi dari kestabilannya sepanjang siklus respons.
Kinerja disesuaikan risiko per SKPA
Volatilitas (σ) x rerata penyerapan (%)
Tiga kelompok keputusan terlihat jelas: stabil-tinggi dipimpin oleh Dinas Sosial dan Satpol, tinggi tetapi bergejolak dicerminkan oleh BPBA, dan rendah sekaligus rapuh muncul pada pelaksana dengan skor KDR sangat kecil serta skenario terburuk mendekati nol.
Model ini mengadopsi logika Sharpe-like ratio: bukan hanya seberapa tinggi penyerapan, tetapi seberapa stabil kinerja itu dari waktu ke waktu. Dinas Sosial mencatat skor risk-adjusted tertinggi 99,1 dengan volatilitas nyaris nol.
BPBA memiliki volatilitas tertinggi, tipikal bagi badan kebencanaan yang bekerja dalam siklus tanggap darurat multi-tahap di banyak lokasi sekaligus.
Model 10 - Disbursement Velocity
Model ini membaca akselerasi dan deselerasi penyerapan antar tahap untuk melihat kapan sistem pencairan bekerja sehat dan kapan mulai kehilangan momentum. Fokusnya adalah perubahan ritme, bukan hanya level penyerapan pada satu tahap tertentu.
Tahap III mencatat percepatan tertinggi sebesar 8,52pp, sementara Tahap V jatuh ke -11,72pp. Pada saat yang sama, utilisasi anggaran akhir mencapai 88,29%, yang menunjukkan bahwa kolaps ritme terjadi ketika sebagian besar pagu sudah teralokasi tetapi belum seluruhnya bisa dieksekusi.
Velocity penyerapan antar tahap (pp)
Akselerasi/deselerasi penyerapan dan zona kolaps akhir tahun
Velocity memperlihatkan bahwa Tahap I–III masih berada pada jalur percepatan sehat, lalu sistem masuk ke zona kolaps pada Tahap V–VI ketika verifikasi kerusakan lintas wilayah bertemu batas akhir tahun. Ini menjelaskan mengapa penyerapan kumulatif tetap tinggi, tetapi ritme pencairan runtuh pada fase penutup.
Velocity mengukur akselerasi atau deselerasi penyerapan antar tahap. Tahap I sampai III menunjukkan percepatan sehat, tetapi pada Tahap V sistem kolaps dengan velocity -11,7 poin persentase.
Kolaps tersebut terjadi saat beban verifikasi kerusakan lintas kabupaten/kota bertemu dengan batas hari kerja akhir tahun. Ini menjelaskan mengapa penilaian model tetap valid, tetapi dengan catatan penting pada desain pencairan akhir tahun.
Catatan Akuntabilitas
Tidak ada yang menyangka dampak dari Siklon Tropis Senyar tidak hanya melanda, tapi menghancurkan banyak hal di 18 Kabupaten/Kota di Aceh. Di tengah kedaruratan yang skalanya melampaui kapasitas imajinasi perencanaan manapun, Pemerintah Aceh menggelontorkan Rp71,49 miliar Belanja Tidak Terduga dari total pagu Rp80,97 miliar. Angka itu bukan sekadar pos anggaran. Ia adalah taruhan antara kecepatan menyelamatkan nyawa dan kepatuhan terhadap koridor regulasi.
Di tengah keterbatasan, 70,2% bukan sekadar angka penyerapan. Ini merepresentasikan proporsi dari janji Pemerintah Aceh yang berhasil ditunaikan. Sempurna, tentu saja tidak. Dari 11 Satuan Kerja Pemerintah Aceh yang menerima mandat BTT, distribusi kinerja menunjukkan pola yang konsisten dengan arsitektur penanganan bencana itu sendiri. Indeks Kinerja Tertimbang (IKT) mencatat 66,6% porsi anggaran dalam kategori Kinerja Optimal, artinya dua pertiga dana darurat dikelola oleh SKPA yang berhasil menyerap hampir seluruh alokasinya.
Dinas Sosial menjadi frontier, garis depan sekaligus tolok ukur. Penyerapan 98,3%, skor DEA sempurna (100), dan risk-adjusted performance 99,1 dengan volatilitas nyaris nol. Angka ini bukan kebetulan. Mandatnya untuk memenuhi pangan dan kebutuhan darurat lainnya tertunaikan. Ketika 1,47 juta jiwa membutuhkan penanganan darurat, birokrasi tidak punya kemewahan untuk menunggu.
Rp21,27 miliar tidak terserap. Angka itu, tanpa konteks, bisa menjadi amunisi kritik. Sisa anggaran terkonsentrasi pada dua kategori, infrastruktur berat (PUPR dengan gap 98,3%, Rp12,1 miliar) dan rehabilitasi lingkungan. Perbaikan jembatan memerlukan perencanaan yang serius. Pengerukan sedimen menunggu air surut.
Model analisis Proporsi Eksekusi & Cadangan Sektoral menunjukkan bahwa tiga sektor prioritas kemanusiaan mencapai eksekusi di atas 92%. Dana yang tersisa tidak terbuang, ini mencerminkan meski dibawah tekanan belanja direalisasikan dengan kehati-hatian yang bertanggung jawab. Sisa yang belum dibelanjakan bukan bukti inefisiensi. Kebutuhan sudah teridentifikasi. Anggaran sudah teralokasi.
Konsentrasi yang Wajar: HHI tercatat 3.846, Gini 0,73, dan CR4 mencapai 93,7%. Dalam kondisi normal, angka-angka ini menandakan gap yang harus menjadi catatan. Tetapi Siklon Senyar bukan kondisi normal, maka konsentrasi anggaran pada SKPA yang menangani kebutuhan kemanusiaan paling masif bukan anomali. Ini adalah ketepatan prioritas.
Velocity pencairan dimulai kuat, 66 poin di Tahap I, mencapai puncak di Tahap III. Lalu turun tajam di Tahap V: -11,7 percentage point, marginal absorption hanya 6,8%. Grafik itu, tanpa narasi, tampak seperti kegagalan. Kenyataannya: pencairan Tahap V memasuki periode akhir tahun anggaran, ketika proses verifikasi kerusakan fisik di 18 kabupaten/kota belum rampung, data kerusakan masih terus bertambah seiring akses ke lokasi terdampak mulai terbuka.
Kajian ini mensimulasikan 10 model kuantitatif dan 27 pengujian regulasi terhadap setiap aspek pengelolaan BTT. Hasilnya: 7 model VALID sepenuhnya, 3 model VALID* - valid dengan catatan kontekstual yang semuanya dapat dijustifikasi oleh kondisi lapangan dan kerangka regulasi yang berlaku.
Pengelolaan BTT Aceh 2025 memang tidak sempurna. Tidak mudah. Skala dampak Siklon Senyar melampaui kapasitas fiskal akhir tahun manapun. Ini adalah catatan tentang bagaimana Pemerintah Aceh yang bekerja di bawah tekanan luar biasa tetap menjaga koridor pertanggungjawaban. Tujuh puluh koma dua persen dari Rp71,49 miliar berhasil ditunaikan. Sisanya tercatat, terdokumentasi, dan terjustifikasi.
Yang tersisa bukan pertanyaan tentang akuntabilitas, melainkan tentang kesiapan kapasitas. Bagaimana sistem anggaran tahunan dapat diadaptasi untuk bencana yang siklus pemulihannya melampaui satu tahun fiskal. Itu bukan kegagalan Aceh. Itu adalah pekerjaan rumah Indonesia.
Dokumen Resmi BTT
Untuk melihat tabel sumber, rincian per tahap, dan data BTT yang terus diperbarui, buka Pusat Data BTT.
Penjelasan 10 Model
Metodologi dan pembacaan setiap model
Bagian ini merangkum cara baca, indikator utama, dan hasil pokok dari masing-masing model tanpa mengulang seluruh visual di bagian atas.
Model Weighted Scoring menggabungkan Absorption Rate (50%), Return Rate Inverse (30%), dan Review Consistency (20%) menjadi satu skor tunggal. Skala 0-100 dengan Grade A (>=85) hingga E (<30).
Validasi: VALID (100% — PP 12/2019, Permendagri 77/2020). Skor tertinggi: Dinas Perkim Tahap V dan Diskominfo Tahap VI dengan skor 100. Skor terendah: DLHK dan Dinas PUPR Tahap V dengan skor 20.
Analisis distribusi temporal yang menelusuri ritme pencairan Januari hingga Desember melalui 6 tahap. Tahap III memiliki penyerapan tertinggi 96,7%, sedangkan Tahap V mengalami kolaps penyerapan 6,8%.
Pola penyerapan menunjukkan inverted-U, bukan front-loaded yang ideal untuk dana darurat. Validasi: VALID (100%).
Analisis alokasi dan realisasi berdasarkan 9 sektor. Sektor Sosial & Pangan mendominasi dengan gap hanya 1,7%. Sektor Infrastruktur memiliki gap terbesar 87,6%.
Validasi: VALID (100%).
Scatter chart memplot alokasi logaritmik terhadap efisiensi untuk setiap SKPA. Empat kuadran digunakan untuk membaca posisi strategis tiap pelaksana.
Validasi: VALID (100%). Dinas Sosial berada di Kuadran I, Dinas PUPR di Kuadran III.
HHI = 3.846, Gini = 0,73, CR4 = 93,7%. Secara statistik distribusinya sangat terkonsentrasi.
Model ini valid dengan catatan karena konsentrasi tinggi dalam konteks bencana bisa justru menunjukkan prioritas yang tepat sasaran.
Distribusi alokasi mengikuti pola Pareto: 3 SKPA dari 11 menguasai 89,6% total alokasi. Dinas Sosial sendiri memegang 57,5%.
Validasi: VALID (100%). Pareto threshold 80% dicapai hanya oleh 2 SKPA.
Data Envelopment Analysis membandingkan efisiensi relatif unit-unit pengambil keputusan. Dinas Sosial menjadi frontier (100). Slack total mencapai Rp20,4 miliar atau 28,5% dari total alokasi.
Validasi: VALID (100%).
Mengukur rasio eksekusi versus cadangan aktif per sektor, menunjukkan porsi anggaran yang telah tereksekusi dan yang menunggu kesiapan lapangan.
Rasio eksekusi keseluruhan 70,2%. Cadangan aktif Rp21,27 miliar. Validasi: VALID* (90%).
Mengadopsi konsep Sharpe-like ratio: bukan hanya seberapa tinggi penyerapan, tetapi seberapa stabil dari waktu ke waktu. Dinas Sosial mencatat risk-adjusted score tertinggi 99,1 dengan volatilitas nyaris nol.
BPBA menunjukkan volatilitas tertinggi σ32,0. Validasi: VALID (100%).
Velocity mengukur akselerasi atau deselerasi penyerapan antar tahap. Tahap I–III menunjukkan percepatan sehat, namun Tahap V kolaps dengan velocity -11,7 poin persentase.
Total budget utilization akhir tahun 70,2%. Validasi: VALID* (80%).
Validasi Regulasi
Workbook ini menguji 10 model analitis terhadap koridor pengelolaan BTT, sehingga pembacaan kuantitatif tetap dapat dipertanggungjawabkan secara regulatif.
Catatan tersisa terkonsentrasi pada model yang paling sensitif terhadap konteks darurat dan batas tahun anggaran.