Dari 7 sektor infrastruktur yang ditangani, Konektivitas Nasional dan Sanitasi & Persampahan telah mencapai 100% penyelesaian. Sektor Rumah Hunian berada di posisi ketiga tertinggi dengan progres 78,7%, diikuti Konektivitas Daerah (78%) dan Air Baku & Air Bersih (71%). Sementara itu, sektor Irigasi Daerah menjadi yang paling tertinggal dengan capaian hanya 24,5% — terpaut jauh dari Irigasi Pusat yang sudah mencapai 54,2%. Rata-rata progres seluruh sektor berada di kisaran 72,6%.

Total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi periode 2025–2029 mencapai Rp73,98 Triliun. Provinsi Aceh mendominasi alokasi terbesar dengan total Rp39,60 Triliun (53,5%), diikuti Sumatera Utara Rp17,35 Triliun (23,5%) dan Sumatera Barat Rp17,03 Triliun (23,0%). Puncak kebutuhan anggaran terjadi pada TA 2027 (RR) sebesar Rp23,30 Triliun, kemudian menurun bertahap hingga TA 2029 sebesar Rp8,06 Triliun. Realisasi TA 2025 (Tanggap Darurat) baru mencapai Rp576,87 Miliar — sekitar 0,8% dari total kebutuhan.

Total 1.301 unit rumah hunian dibangun di 7 lokasi (13 titik). Aceh Utara memiliki alokasi terbesar dengan 360 unit (27,7% dari total), namun progresnya baru mencapai 65,56%. Satu-satunya lokasi yang sudah 100% selesai adalah Aceh Tamiang I (84 unit). Sebaliknya, Kota Subulussalam dan Tapanuli Selatan memiliki progres paling rendah masing-masing 22,19% dan 31,97%. Tapanuli Selatan merupakan satu-satunya lokasi di luar Aceh dengan 245 unit yang dikerjakan oleh Nindya Karya. Rata-rata progres keseluruhan berada di angka 55,3% dengan target penyelesaian 28 Februari 2026.

Total 108 unit Sabo Dam dan Sand Pocket dibangun di 3 provinsi meliputi 23 DAS (Daerah Aliran Sungai). Aceh mendapat 40 unit (37,0%) tersebar di 6 DAS, dengan DAS Tamiang sebagai yang terbesar (14 unit). Sumatera Utara menyusul dengan 36 unit (33,3%) di 11 DAS, di mana DAS Batang Toru paling dominan (10 unit). Sumatera Barat memiliki 32 unit (29,6%) dengan DAS Tanah Datar menjadi konsentrasi terbesar (15 unit). Secara keseluruhan, rasio Sabo Dam terhadap Sand Pocket adalah 95:13 — menunjukkan prioritas utama pada pengendalian sedimen melalui Sabo Dam.

Sebanyak 305 fasilitas umum dan sosial ditangani pasca bencana. Sektor Pendidikan mendominasi dengan 181 fasilitas (59,3%) — lebih dari separuh total penanganan — mencerminkan besarnya dampak bencana terhadap infrastruktur pendidikan. Sektor Peribadatan menempati posisi kedua dengan 48 fasilitas (15,7%), diikuti Kesehatan 33 fasilitas (10,8%) dan Kantor Pemerintah 31 fasilitas (10,2%) . Sementara Pasar Rakyat (7 unit) dan Olahraga (5 unit) masing-masing hanya menyumbang 2,3% dan 1,6% dari total. Perbandingan antara Pendidikan dan sektor terkecil (Olahraga) mencapai rasio 36:1.

Program Cash for Work (CFW) mengalami penurunan anggaran dari Rp1.110,2 Miliar (TA 2025) menjadi Rp933,4 Miliar (TA 2026), turun 15,9%. Jumlah tenaga kerja juga berkurang dari 50.360 menjadi 44.931 orang (-10,8%). Per provinsi, Aceh tetap menjadi penerima terbesar di kedua tahun anggaran: Rp451,7 M (TA 2025) dan Rp427,6 M (TA 2026). Sumatera Utara mengalami penurunan paling signifikan dari Rp443,1 M menjadi Rp242,2 M (-45,3%), sementara Sumatera Barat justru meningkat dari Rp215,7 M menjadi Rp263,6 M (+22,2%).

Dari total 274 lokasi yang ditargetkan untuk pembersihan, 161 lokasi (58,8%) telah selesai. Sumatera Barat menjadi satu-satunya provinsi yang mencapai 100% penyelesaian (29 dari 29 lokasi). Provinsi Aceh baru menyelesaikan 129 dari 235 lokasi (45,10%), sementara Sumatera Utara hanya 3 dari 10 lokasi (33,33%). Di tingkat kabupaten, Aceh Tamiang memimpin dengan 62 lokasi selesai — hampir separuh dari total capaian Provinsi Aceh. Terdapat kesenjangan signifikan antara kabupaten teratas dan terbawah: Aceh Tamiang (62) versus Gayo Lues (1). Delapan kabupaten di Sumatera Barat berhasil menuntaskan seluruh target, dengan Kota Padang (10 lokasi) sebagai kontributor terbesar.