Laporan Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Provinsi Aceh

Tema

Progres Penanganan Bencana Fase Transisi Darurat ke Pemulihan

Waktu dan Tempat

Rapat koordinasi penanganan bencana Provinsi Aceh dilaksanakan pada 16 Februari 2026 untuk membahas progres fase transisi dari darurat ke pemulihan. Rapat mengidentifikasi tantangan utama dalam lima klaster penanganan: perlindungan dan pengungsian, logistik, kesehatan, pendidikan, dan pemulihan.

Fokus utama diarahkan pada penuntasan hunian, keberlanjutan layanan dasar, pembukaan akses, dan percepatan pemulihan berbasis data tunggal Provinsi Aceh.

Ringkasan Eksekutif

• Terdapat 988 titik pengungsian dengan 25.717 jiwa pengungsi, dengan tantangan utama pada penuntasan hunian layak.
• Penyaluran logistik menunjukkan progres, namun masih terkendala koordinasi usulan kebutuhan dari sebagian Kabupaten/Kota.
• Kapasitas layanan kesehatan menurun signifikan pada fase transisi, terutama di wilayah terisolir.
• Layanan pendidikan tetap berjalan, tetapi percepatan penyelesaian ruang kelas darurat masih menjadi kebutuhan.
• Fase pemulihan membutuhkan percepatan pembukaan akses, sinkronisasi data tunggal, dan pemanfaatan dukungan anggaran rehabilitasi-rekonstruksi.

A. Klaster Perlindungan dan Pengungsian

Situasi Terkini

• Total 988 titik pengungsian dengan 25.717 jiwa pengungsi, mayoritas kategori rumah rusak berat dan hilang.
• Masih terdapat pengungsi yang belum memiliki hunian sementara (huntara), dengan perbedaan persepsi bahwa tenda dianggap huntara oleh sebagian pihak.
• Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan telah tersalurkan kepada sekitar 50% penerima.
• Dukungan psikososial telah berjalan, namun cakupannya masih terbatas.

Isu Kritis

• Perbedaan klasifikasi hunian antara tenda dan huntara.
• Identifikasi masyarakat yang belum memperoleh solusi hunian belum tuntas.
• Kebutuhan air bersih dan sanitasi belum optimal di sejumlah lokasi.
• Masih ada warga yang belum menerima DTH, belum mendapat huntara, atau menolak relokasi.

Arahan dan Tindak Lanjut

B. Klaster Logistik

Situasi Terkini

• Sekretaris Daerah menegaskan pemenuhan logistik tidak boleh tumpang tindih, khususnya untuk penerima jadup.
• Gubernur telah mengirim surat ke BNPB dan memperoleh respons dukungan logistik.
• Beras bantuan dari Pemerintah Konawe sebanyak 100 ton telah terdistribusi ke Kabupaten/Kota sesuai kapasitas pengangkutan yang disediakan.
• Selama pemindahan ke BPBA, sebanyak 39 ton logistik telah diterima.

Isu Kritis

• Sebagian Kabupaten/Kota belum mengajukan kebutuhan logistik resmi ke Provinsi.
• Kendala administratif berupa kebutuhan tanda tangan tiga instansi menghambat penyaluran bantuan sosial.
• Distribusi logistik masih sangat bergantung pada kapasitas Kabupaten/Kota untuk menjemput bantuan.

Arahan dan Tindak Lanjut

C. Klaster Kesehatan

Situasi Terkini

• Pos kesehatan aktif tersisa sekitar 437 pos dan cenderung berkurang.
• Tenaga kesehatan yang awalnya 6.486 orang kini tersisa 164 orang di 5 Kabupaten/Kota.
• Sebagian besar rumah sakit telah beroperasi, namun sebagian masih menghadapi kendala kelembaban dan sarana pendukung.

Isu Kritis

• Keterbatasan hunian, air bersih, MCK, dan transportasi untuk tenaga kesehatan.
• Mobilisasi tenaga kesehatan menjadi beban Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, termasuk keterbatasan ambulans.
• Permintaan layanan kesehatan dari Kabupaten/Kota masih rendah; hanya 5 Kabupaten/Kota aktif meminta dukungan.
• Akses layanan kesehatan di wilayah terisolir masih terbatas.

Arahan dan Tindak Lanjut

D. Klaster Pendidikan

Situasi Terkini

• Pembelajaran tetap berjalan sesuai Surat Edaran Bersama 3 Menteri, dengan pendekatan kearifan lokal selama bulan Ramadhan.
• Pembangunan 45 ruang kelas darurat dan 10 MCK di 13 lokasi SMA sedang berlangsung.
• Progres pembangunan bervariasi antara 25% hingga 90%.

Isu Kritis

• Sebagian ruang kelas darurat belum selesai sehingga berpotensi mengganggu keberlanjutan pembelajaran.
• Dibutuhkan pembaruan berita acara revitalisasi.

Arahan dan Tindak Lanjut

E. Klaster Pemulihan

Situasi Terkini

• Masa transisi ditetapkan sebagai fase klaster pemulihan.
• Sebanyak 6.060 unit huntara telah terbangun, namun baru 924 unit dihuni.
• DTH baru mencapai 42% dari target (4.929 KK).
• Pembangunan huntap mulai berjalan dengan 104 unit di Aceh Utara.
• Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran rehabilitasi-rekonstruksi tahap awal Rp54,3 triliun (disetujui), dan tahap 2 sebesar Rp97,2 triliun yang dapat mulai diajukan.

Isu Kritis

• Pembukaan akses jalan dan jembatan masih menjadi prasyarat penting pemulihan.
• Pemulihan ekonomi (sawah dan tambak) sangat bergantung pada infrastruktur irigasi tersier yang menjadi kewenangan provinsi.

Arahan dan Tindak Lanjut

Kesimpulan dan Penekanan Akhir

Sekretaris Daerah menegaskan empat fokus utama masa transisi:

1. Penuntasan hunian melalui percepatan penyediaan huntara dan huntap bagi seluruh pengungsi.
2. Keberlanjutan layanan dasar agar kesehatan, pendidikan, dan logistik tetap berjalan optimal.
3. Pembukaan akses dengan prioritas pada pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan.
4. Percepatan pemulihan berbasis data tunggal Provinsi Aceh untuk koordinasi yang efektif.

Lampiran: Data Kuantitatif

Laporan ini disusun berdasarkan ringkasan rapat koordinasi penanggulangan bencana Provinsi Aceh tanggal 16 Februari 2026.